mitrasatunews.com – Lombok Timur — Perbincangan publik di Lombok Timur tengah diwarnai isu transparansi penyaluran dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) setempat. Lembaga yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah itu mendapat perhatian setelah muncul kritik terkait keterbukaan informasi dalam proses distribusi bantuan, Rabu (11/02/2026).
Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Lombok Timur, Sarwin, S.H., menyampaikan bahwa pihaknya menerima berbagai masukan dari masyarakat mengenai pola penyaluran bantuan yang dinilai belum sepenuhnya terbuka. Menurutnya, pengelolaan dana umat menuntut akuntabilitas tinggi agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Sarwin menekankan pentingnya penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat terkait siapa penerima manfaat dan bagaimana mekanisme penyaluran dilakukan. Ia mengingatkan bahwa minimnya keterbukaan dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti dugaan adanya pihak perantara dalam proses administrasi bantuan. Jika benar terjadi, kata dia, praktik semacam itu harus ditelusuri karena berpotensi merusak kredibilitas lembaga pengelola zakat.
Dari sisi prosedur, SPN menilai setiap penyaluran bantuan semestinya dilengkapi dokumen administrasi yang rapi, termasuk berita acara serah terima. Langkah tersebut dianggap penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus menghindari kesalahpahaman.
Sarwin juga mengingatkan bahwa dana yang bersumber dari potongan atau iuran aparatur sipil negara (ASN) perlu disalurkan secara proporsional. Distribusi yang tidak merata dikhawatirkan memicu kecemburuan sosial di masyarakat.
Di sisi lain, perwakilan Baznas Lombok Timur menyatakan bahwa seluruh program dijalankan berdasarkan aturan dan mekanisme resmi. Pihaknya memberi sinyal akan menyampaikan penjelasan lebih rinci guna meluruskan berbagai informasi yang berkembang.
Sejumlah pengamat sosial di daerah tersebut menilai polemik ini sebaiknya menjadi momentum evaluasi. Keterbukaan data penerima manfaat dan sistem seleksi yang jelas dinilai krusial untuk mempertahankan legitimasi lembaga pengelola zakat.
Sampai saat ini, masyarakat masih menantikan klarifikasi resmi Baznas Lombok Timur untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait tata kelola dan sistem distribusi bantuan zakat di wilayah tersebut.(aws)
