mitrasatunews.com – Lombok Timur — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu daerah yang dipercaya pemerintah pusat dalam pelaksanaan perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial tahun 2026. Lombok Timur masuk bersama 41 kabupaten/kota lainnya di Indonesia dalam program yang dirancang untuk memperbaiki sistem pendataan dan penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran.
Kegiatan sosialisasi uji coba digitalisasi bansos tersebut berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu, 3 Juni 2026. Acara dibuka oleh Asisten I Setda Lombok Timur, H. Ahyan, dan diikuti berbagai unsur pemerintah daerah hingga pemangku kepentingan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
Dalam sambutannya, Ahyan menyampaikan bahwa bantuan sosial memiliki peran penting sebagai bentuk perlindungan negara kepada masyarakat. Menurutnya, bansos tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan, tetapi juga menyangkut keadilan dalam memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat terdata dan memperoleh haknya.
Ia menjelaskan, jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Lombok Timur untuk berbagai program seperti PKH, sembako, dan bantuan sosial lainnya mencapai lebih dari 145 ribu keluarga. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti data penerima yang belum cepat diperbarui, keterlambatan distribusi bantuan, hingga masih adanya penerima yang dinilai belum sesuai kriteria.
Karena itu, Ahyan menilai kehadiran sistem digital melalui Portal Perlinsos menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola bantuan sosial. Ia menyebut, transformasi digital tersebut sejalan dengan arah pembangunan Lombok Timur yang mengedepankan pelayanan publik yang lebih transparan, adil, dan akuntabel.
Melalui mekanisme baru ini, masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui aplikasi yang telah disiapkan. Pendaftaran juga bisa mencakup anggota keluarga dalam satu rumah tangga. Sementara warga yang belum memiliki telepon pintar tetap dapat dibantu oleh agen Perlinsos yang ditunjuk.
Perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Republik Indonesia, Samuel Prayoga Tampubolon, menyampaikan bahwa terdapat sekitar 400 ribu kepala keluarga di Lombok Timur yang menjadi sasaran pendataan. Pemerintah berharap seluruh warga yang memenuhi syarat dapat masuk ke dalam sistem dan terverifikasi dengan baik.
Samuel menjelaskan, salah satu pembeda utama dalam sistem ini adalah penggunaan verifikasi biometrik. Saat warga melakukan pendaftaran, sistem akan mencocokkan wajah pemohon dengan data kependudukan yang tersimpan. Jika data cocok, informasi keluarga akan muncul secara otomatis, kemudian sistem melakukan penilaian kelayakan berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
Menurutnya, teknologi ini dihadirkan untuk menekan kesalahan sasaran dalam program bansos. Ia menyebut, dari total anggaran bantuan sosial nasional sekitar Rp78 triliun, masih terdapat potensi bantuan yang belum sepenuhnya diterima oleh kelompok yang tepat.
Dengan digitalisasi tersebut, pemerintah menargetkan tingkat kesalahan sasaran, baik masyarakat yang tidak layak tetapi menerima bantuan maupun warga layak yang belum terakomodasi, dapat ditekan hingga di bawah 20 persen. Bahkan, target idealnya berada di bawah 10 persen.
Meski demikian, sistem digital ini belum langsung menggantikan pola lama. Selama masa uji coba, mekanisme yang sudah berjalan seperti aplikasi Cek Bansos, peran operator desa, pendamping PKH, dan agen Perlinsos tetap digunakan secara berdampingan.
Hasil uji coba digitalisasi bansos ini direncanakan mulai menjadi dasar penetapan penerima bantuan paling cepat pada Triwulan IV tahun 2026. Jika belum memungkinkan, penerapannya ditargetkan paling lambat pada Triwulan I tahun 2027.
Penilaian kelayakan penerima nantinya tetap mengacu pada integrasi sejumlah data, antara lain skor DTKS, data kependudukan dari Dukcapil, kepemilikan aset, kendaraan, serta berbagai parameter sosial ekonomi lainnya.
Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Dedi Kurniawan, sebelumnya menyampaikan bahwa uji coba ini tidak hanya bertujuan meningkatkan akurasi data penerima bansos. Program tersebut juga menjadi sarana untuk melihat kesiapan masyarakat terhadap pendaftaran mandiri, kesiapan sistem identitas digital, pertukaran data, serta tata kelola bansos berbasis teknologi sebelum diterapkan secara nasional.
Sosialisasi berlangsung selama dua hari. Hari pertama diikuti sekitar 349 peserta dari unsur pemerintah daerah, camat, lurah, kepala desa, kepala OPD, forum kawil, dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara pada hari kedua dilaksanakan Training of Trainer bagi agen Perlinsos yang diikuti sekitar 401 peserta, mulai dari pendamping PKH, operator desa dan kelurahan, pendamping rehabilitasi sosial, forum kawil, hingga unsur SDM Pemkab Lombok Timur.
Melalui uji coba Portal Perlinsos, Lombok Timur diharapkan dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan sistem bansos digital. Program ini diharapkan mampu menghadirkan pendataan yang lebih cepat, transparan, dan akurat, sehingga bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.(aws)
