mitrasatunews.com – Lombok Timur – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda terhadap pembangunan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Pandangan tersebut mengemuka dalam Dialog Publik bertema “MBG dalam Perspektif Baru: Antara Kepentingan Rakyat atau Beban APBN” yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong, Minggu (5/7/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, yang hadir sebagai pembicara menjelaskan bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat dan produktif. Sasaran program tersebut meliputi anak usia dini, pelajar, santri, ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga kelompok masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses layanan.
Menurutnya, keberhasilan sebuah program pembangunan tidak cukup dinilai dari aspek administratif semata. Yang lebih penting adalah seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan.
Juaini menilai Lombok Timur memiliki posisi strategis dalam implementasi MBG karena menjadi salah satu daerah dengan jumlah titik pelayanan terbanyak. Kondisi tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi kalangan akademisi untuk melakukan penelitian yang dapat mengukur efektivitas pelaksanaan program secara objektif.
Ia mendorong perguruan tinggi dan mahasiswa agar aktif melakukan kajian lapangan mengenai pelaksanaan MBG. Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan rekomendasi berbasis data sehingga pemerintah dapat terus menyempurnakan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Juaini juga meluruskan anggapan yang berkembang mengenai sumber pembiayaan program. Ia menegaskan bahwa seluruh anggaran MBG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tidak mengurangi kapasitas belanja pemerintah daerah melalui APBD.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa pelaksanaan MBG telah memunculkan aktivitas ekonomi baru di Lombok Timur. Ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi saat ini melibatkan tenaga kerja lokal dalam berbagai bidang, mulai dari pengelolaan dapur hingga distribusi makanan.
Selain menyerap tenaga kerja, kebutuhan bahan pangan untuk operasional setiap hari turut memberikan peluang bagi petani, peternak, pelaku UMKM, serta penyedia jasa lokal. Perputaran dana yang terjadi setiap bulan diyakini memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah dan berdampak pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, Juaini berpandangan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diperkuat agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif. Menurutnya, pemerintah daerah harus diberi ruang yang lebih besar dalam melakukan pengawasan operasional sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat ditangani secara cepat.
Ia juga menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus terbuka terhadap proses evaluasi. Evaluasi menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan serta mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaannya.
“Suatu kebijakan tidak pernah langsung sempurna ketika pertama kali diterapkan. Justru melalui evaluasi, kritik, dan berbagai masukan, kualitas kebijakan akan semakin baik,” ujarnya.
Dalam forum yang sama, Senior HMI Muhammad Saleh memandang MBG sebagai bentuk implementasi tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, konsep tersebut sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok, termasuk pangan bergizi.
Meski mengapresiasi tujuan program, Saleh mengingatkan agar pelaksanaannya tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Ia menilai kesiapan sistem menjadi faktor penting agar manfaat program benar-benar dapat dirasakan masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru.
Sebagai alternatif penguatan tata kelola, ia mengusulkan optimalisasi kantin sekolah sebagai pusat penyediaan makanan bergizi dengan sistem distribusi berbasis wilayah. Menurutnya, pola tersebut akan memudahkan pengawasan kualitas makanan, meningkatkan efisiensi distribusi, sekaligus memperkecil potensi penyimpangan penggunaan anggaran.
Saleh juga mengajak mahasiswa untuk mengambil peran sebagai mitra kritis pemerintah melalui pengawasan dan kajian ilmiah terhadap pelaksanaan MBG. Dengan demikian, program prioritas nasional tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat maksimal dalam meningkatkan kualitas generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.
Dialog publik yang digelar HMI Cabang Selong tersebut dihadiri oleh akademisi, mahasiswa, dan berbagai organisasi kemahasiswaan yang bersama-sama membahas tantangan, peluang, serta prospek pengembangan Program Makan Bergizi Gratis di masa mendatang.(aws)
